Selamat Hari Bhayangkara Tahun 2025 | Polri Untuk Masyarakat

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen penting dalam sejarah berdirinya Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pada tahun 2025 ini, Hari Bhayangkara memasuki usia ke-79 dan menjadi tonggak evaluasi serta refleksi terhadap kiprah Polri dalam menjaga keamanan dan pelayanan publik.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025 tidak hanya sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum reformasi dan penguatan komitmen untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan digelar serentak di seluruh Indonesia, dan salah satu yang paling dicari adalah logo resmi HUT ke-79 Polri tahun 2025.

Makna Hari Bhayangkara 1 Juli

Hari Bhayangkara menjadi simbol penghormatan terhadap dedikasi anggota Polri yang berjuang tanpa kenal lelah untuk menjamin ketertiban, keamanan, serta keadilan sosial.

Tanggal 1 Juli dipilih berdasarkan sejarah pembentukan kepolisian nasional yang terus berkembang menjadi institusi yang adaptif dan profesional.

Momentum ini juga mendorong transformasi institusional dengan mengusung nilai Presisi—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan—yang menjadi arah kebijakan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tema Resmi Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025

Mengutip dari laman resmi Tribrata News Polda Sulawesi Tengah, tema HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025 adalah "Polri untuk Masyarakat".

Tema ini menegaskan posisi Polri sebagai mitra masyarakat, bukan hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang humanis dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Mengutip dari situs Tribrata Polri, acara puncak akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025, dan rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Rangkaian perayaan akan melibatkan parade kendaraan taktis, apel besar pasukan, serta penampilan budaya dan baris-berbaris dari berbagai satuan kepolisian.

Bagi instansi, media, sekolah, atau masyarakat umum yang ingin mengakses logo Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, file resmi bisa digunakan untuk keperluan publikasi, kegiatan lomba, upacara, maupun promosi.

Link download logo Hari Bhayangkara ke-79 2025 - Format JPG

Hari Bhayangkara ke-79 menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan Polri dan masyarakat.

Semangat “Polri untuk Masyarakat” diharapkan bisa terus menginspirasi jajaran kepolisian untuk semakin dekat, transparan, dan profesional.

Sejarah Hari Bhayangkara

Hari Bhayangkara adalah hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946.

Istilah Bhayangkara diambil dari nama pasukan elite pada masa kerajaan Majapahit. Pasukan Bhayangkara terdiri atas 15 pengawal raja yang saat itu adalah Jayanegara. Pasukan elite tersebut dipimpin oleh Gajah Mada.

Hari Bhayangkara dilatarbelakangi kondisi Korps Kepolisian Indonesia yang terpisah-pisah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Pada masa itu terdapat berbagai macam Kepolisian di antaranya Velid Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian) dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).

Namun, pada saat itu jabatan penting (Top Management) yang diemban pada Kepolisian masih dipegang oleh pejabat yang berasal dari Kolonial Belanda sementara warga pribumi hanya terbatas pada jabatan pelaksana lapangan.

Kemudian saat masa pendudukan Jepang, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin.

Saat masa penjajahan Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia, akan tetapi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.

Usai kemerdekaan Indonesia 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) dan melantik R. S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September 1945.

Kala itu, kepolisian masih ada di bawah Kementerian Dalam Negeri bernama bernama Djawatan Kepolisian Negara untuk urusan administrasi. Akan tetapi pertanggungjawaban operasional dilakukan kepada Jaksa Agung.

Setelah itu Djawatan Kepolisian Negara mengalami perubahan sesuai dengan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D. tahun 1946.

Pada 1 Juli 1946 diputuskan korps kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia.

Adapun dipilih nama Bhayangkara karena diambil dari stilah yang digunakan Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan.

Hari Kepolisian harus diperingati dengan upacara setiap 1 Juli di masing-masing kantor Polisi pada wilayah Kota/Kabupaten maupun Provinsi.

Pelaksanaan peringatan Hari Kepolisian Negara diatur menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara 30 Juni 1959 Nomor Pol:3/4/Sek.

--------------

Oleh : Murdiyanto (dari berbagai sumber)